Kuota BBM Subsidi Jebol

.Pemerintah mengklaim realisasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi/PSO oleh PT Pertamina (Persero) secara nasional dalam empat bulan pertama jebol dari target kuota yang ditetapkan untuk kuartal pertama.

Pasalnya,  kuota yang direncanakan untuk disalurkan sebesar 13,2 juta KL. Tapi realiasisnya telah mencapai 14,1 juta KL atau  107,4persen. Dirinci, realisasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi/PSO jenis premium hingga 30 April 2012 telah menyentuh angka 8,9 juta KL atau 110 persen dari kuota yang ditetapkan, yaitu sebesar 8,1 juta KL.

Sedangkan realisasi penyaluran solar pada periode yang sama mencapai 4,9 juta KL atau 107persen dari kuota Pertamina dalam APBN-P 2012 pada periode berjalan sebesar 4,6 juta KL. Sementara, realisasi penyaluran kerosene justru terus mengalami penurunan seiring dengan pelaksanaan program konversi pemakaian kerosene masyarakat ke LPG. Disebutkan, realisasi penyaluran kerosene mencapai 410 ribu KL atau 73,1persen terhadap kuota.

Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun mengatakan jika diakumulasikan, total penyaluran BBM PSO yang menjadi tanggung jawab Pertamina sesuai dengan APBN-P 2012 hingga 30 April telah mencapai 14,1 juta KL atau 107,4 persen dari kuota yang ditetapkan.

“Jika dibandingkan dengan penyaluran pada periode yang sama tahun lalu, realisasi ini menunjukkan pertumbuhan di atas 10persen,” sebut Harun, Jakarta, Selasa (1/5/2012).

Lebih lanjut ia menyatakan bila dilihat berdasarkan daerah penyalurannya, di 33 provinsi maka 23 provinsi di antaranya telah mengalami kelebihan kuota dengan rata-rata realisasi penyaluran 107persen.
“Di daerah-daerah yang memiliki kuota BBM PSO terbesar, meliputi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur realisasi penyalurannya rata-rata 113,2persen terhadap kuota,” ujarnya.

Sedangkan, DKI Jakarta dan Jawa Barat menurut keteranganya, mengalami kelebihan penyaluran paling besar, yaitu masing-masing 128persen dan 116persen. “Kelebihan penyaluran di kedua daerah ini terutama dipicu oleh penyaluran Premium. Penyaluran Premium di DKI Jakarta dan Jawa Barat masing-masing mencapai 136persen dan 119persen terhadap kuota,” ungkapnya.

Sumber

Pemerintah Masih Kaji Formula Aturan Pembatasan BBM

JAKARTA - Pemerintah masih terus mengkaji untuk menemukan formula yang tepat untuk melakukan pengendalian atau pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi. Pasalnya, hingga kini pemeirntah masih terus berupaya menemukan aturan yang tepat untuk pengendalian BBM sesuai dengan kapasitas mesin (CC).
 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengatakan demikian, di Jakarta, Selasa (1/5/2012).   “Aturan pengendalian berdasarkan CC ini masih dikaji ulang untuk mencari cara bagaimana melakukan pengawasan dengan mudah,” ungkapnya.
 
Lebih lanjut mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ini mengakui pengendalian BBM bersubsidi berdasarkan mobil dengan CC tertentu di lapangan sangat sulit. Karenanya pemerintah berusaha agar aturan yang dikeluarkan memudahkan implementasi di lapangan.
 
Ia menambahkan pula, bahwa Pemerintah akan mengeluarkan  empat jurus penghematan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan listrik.
 
Adapun keempat aturan yang akan dikeluarkan pemerintah itu sendiri adalah pertama, kendaraan pemerintah tidak boleh menggunakan Premium. Kedua, Penghematan listrik di seluruh kantor dan perumahan dengan kantor pemerintah sebagai pelopornya. Ketiga, konversi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG) dan pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan dengan kapasitas tertentu.
 
Ditegaskan Jero, keempat aturan ini akan diumumkan Presiden secara langsung ke publik. Namun, ia tidak menyebutkan kapan aturan tersebut akan diumumkan.


Sumber

PDI Perjuangan Dukung Hari Buruh Sebagai Libur Nasional

Puluhan ribu buruh memperingati hari buruh internasional dengan brunjuk rasa turun kejalan, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (1/5/2012). Buruh menuntut kepada pemerintah untuk segera memperbaiki kesejahteraan buruh dan memperbaiki undang-undang ketenagakerjaan. 

JAKARTA - PDI Perjuangan mendukung penetapan  Hari Buruh Nasional. Sekjen DPP PDI P

erjuangan, Tjahjo Kumolo menegaskan, pentingnya segera ditetapkan Hari Buruh  sebagai hari libur nasional.

"Setidaknya, untuk membangun rasa solidaritas sesama buruh nasional. Bahwa yang diperjuangkan adalah seluruh komponen buruh nasional dan buruh juga siap membela pengusaha yang tidak mendapatkan political will dari pemerintah atas pengembangan usahanya diberbagai sektior," ungkapnya, Senin (1/5/2012).

Selain itu, katanya lagi, diiberikan jaminan keamanan berusaha oleh aparat keamanan. Pada prinipnya, PDI Perjuangan akan memperjuangkan kewajiban pemerintah melindungi dan memberikan peningkatan keserjahteraan.

"Termasuk, melindungi hak dan kewajiban buruh dan pegusaha sebagai mitra," Tjahjo menegaskan.

Pada peringatan Hari Buruh Internasional kali ini, beberapa isu buruh yang disuarakan antara lain, mengenai kesejahteraan buruh, jaminan sosial, penetapan 1 Mei sebagai hari libur nasional.

Selain itu, sambung Tjahjo, mengenai  upah buruh yang  layak, menghilangkan sistem kerja kontrak, serta kebebasan berserikat.

"Masalah-masalah diatas, partai memerintahkan kepada fraksi di komisi terkait sebagai sikap poliitk yang harus diperjuangkan.  Sehngga keputusan kebijakan pemerintah harus berorientasi kepada tuntutan buruh," demikian Tjahjo Kumolo.

Sumber

Istri Laporkan Video Mesum Suaminya ke Polisi

BANGKA - Video berisi adegan mesum antara Ulf (25) yang diduga oknum CPNS Kejari Pangkalpinang dengan And (34), oknum PNS di Kota Pangkalpinang, sudah diamankan polisi, Selasa (17/4/2012).

Video tersebut dijadikan barang bukti oleh penyidik, lantas disegel atas laporan dari NS (29), warga Perumnas Bukit Merapin, Pangkalpinang. Rupanya, lelaki yang beradegan tak senonoh itu adalah And, yang tak lain suami NS.

Lantaran tak tahan mengetahui video tersebut tersimpan di ponsel suaminya, NS melapor ke polisi, dan menuntut cerai suaminya ke Pengadilan Agama (PA) Pangkalpinang.

"Saya tahu orang dalam rekaman video di handphone suami saya, yang laki-laki adalah suami saya," kata NS kepada Bangkapos.com.

Kejari Pangkalpinang Zulbakar belum bisa ditemui, dan menurut petugas di Kejari, Zulbakar sedang tidak berada di tempat.

Sedangkan Kasubag Pembinaan Kejari Pangkalpinang Wiwin Iskandar saat dikonfirmasi, belum mau memberikan keterangan.

"Terkait hal itu, kami belum bisa memberikan keterangan," tukas Wiwin di kantornya. (*)

Sumber