JAKARTA - Pemerintah masih terus mengkaji untuk menemukan formula yang tepat untuk melakukan pengendalian atau pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi. Pasalnya, hingga kini pemeirntah masih terus berupaya menemukan aturan yang tepat untuk pengendalian BBM sesuai dengan kapasitas mesin (CC).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengatakan demikian, di Jakarta, Selasa (1/5/2012). “Aturan pengendalian berdasarkan CC ini masih dikaji ulang untuk mencari cara bagaimana melakukan pengawasan dengan mudah,” ungkapnya.
Lebih lanjut mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ini mengakui pengendalian BBM bersubsidi berdasarkan mobil dengan CC tertentu di lapangan sangat sulit. Karenanya pemerintah berusaha agar aturan yang dikeluarkan memudahkan implementasi di lapangan.
Ia menambahkan pula, bahwa Pemerintah akan mengeluarkan empat jurus penghematan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan listrik.
Adapun keempat aturan yang akan dikeluarkan pemerintah itu sendiri adalah pertama, kendaraan pemerintah tidak boleh menggunakan Premium. Kedua, Penghematan listrik di seluruh kantor dan perumahan dengan kantor pemerintah sebagai pelopornya. Ketiga, konversi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG) dan pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan dengan kapasitas tertentu.
Ditegaskan Jero, keempat aturan ini akan diumumkan Presiden secara langsung ke publik. Namun, ia tidak menyebutkan kapan aturan tersebut akan diumumkan.
Sumber